SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT PERSIAPAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN RI TENTANG RAN PE TAHUN 2025-2029

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT PERSIAPAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN RI TENTANG RAN PE TAHUN 2025-2029

Penyuluh Hukum BNPT
17 September 2025

Jakarta- Subbagian Hukum menghadiri Rapat Persiapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden RI tentang RAN PE Tahun 2025-2029. Rapat dibuka Bapak Direktur Kerjasama Regional Multilateral. (17/09)

 

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa RAN PE fase kedua tersebut merupakan kelanjutan fase pertama dimana terdapat hal baru yang sebelumnya pilar dan sekarang menjadi tema, serta dan penambahan Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan RAN PE fase kedua. Pada rapat tersebut untuk mendapat arahan dan diskusi sehingga menjadi bahan untuk proses harmonsasi yang akan dilaksanakan. Direktur HPP I DJPP Kemenkum menyampaikan pertemuan tersebut merupakan langkah awal dari proses harmonisasi nanti dengan harapan adanya konsistensi dalam pelaksanaan harmonisasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara karena Kementerian/Lembaga sudah menyepakati substansi isi Perpres tersebut. Dan terkait apa yang akan disusun di dalam RAD PE padahal di RAN PE tersebut sudah jelas daerah harus melakukan apa, sehingga perlu diatur bagaimana daerah melakukan RAN PE tersebut.

 

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terkait RAD PE akan mengikuti namun pada intinya daerah jangan diberatkan karena sudah banyak mandatori dari Kementerian/Lembaga ke daerah, serta diharapkan di dalam Perpres tersebut tidak mewajibkan adanya Perda, namun bisa dengan peraturan lainnya. Kepala Subdirektorat Kerjasama Regional menyampaikan bahwa terkait RAD PE dimsukan ke Draft Perpres fase kedua karena melihat pelaksanaan RAN PE fase pertama, karena meksipun tidak ada kewajiban daerah untuk membuat RAD PE, namun ada provinsi yang memang sudah menyusun regulasi sendiri yang merujuk ke Perpres dengan menyesuaikan kondisi di daerah, regulasi tersebut ditujukan untuk perencanaan, penganggaran dan lain sebagainya. Perwakilan Sekber RAN PE juga menambahkan bahwa pentingnya pencantuman RAD PE ini agar daerah dapat melaksanakan dan perpres tersebut dapat menjadi acuan khususnya dalam aspek penganggaran. Untuk Kesimpulan rapat diskusi untuk menyempurnakan RAN PE tersebut telah selesai untuk selanjutnya dilaksanakan harmonisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 dengan harapan proses harmonisasi dapat berjalan lancar dan perpres RAN PE dapat segera diterbitkan.

SAC

Like
0
Share News:
Subscribe to Our News
Get the latest regulatory updates and legal information directly in your inbox.

Other News

See More News
BNPT Signs Cooperation Agreement with PTPN III and University of North Sumatra
BNPT Signs Cooperation Agreement with PTPN III and University of North Sumatra
BNPT HOLDS FGD ON PREPARATION OF TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATION AND SERVICES FOR APPLICATIONS FOR LAW ENFORCEMENT PROTECTION
BNPT HOLDS FGD ON PREPARATION OF TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATION AND SERVICES FOR APPLICATIONS FOR LAW ENFORCEMENT PROTECTION
BNPT HOLDS FGD ON PREPARATION OF TECHNICAL GUIDELINES RELATED TO PROVIDING AND IMPLEMENTING PROTECTION FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS AND THEIR FAMILIES
BNPT HOLDS FGD ON PREPARATION OF TECHNICAL GUIDELINES RELATED TO PROVIDING AND IMPLEMENTING PROTECTION FOR LAW ENFORCEMENT OFFICERS AND THEIR FAMILIES
BNPT HOLDS FINALIZATION MEETING ON HARMONIZATION OF BNPT BANDAGE DRAFT ON BNPT JDIH
BNPT HOLDS FINALIZATION MEETING ON HARMONIZATION OF BNPT BANDAGE DRAFT ON BNPT JDIH
BNPT HOLDS SYSTEMATIC DRAFT REGULATION OF NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY ON IMPLEMENTATION OF DERADICALIZATION PROGRAM
BNPT HOLDS SYSTEMATIC DRAFT REGULATION OF NATIONAL COUNTER-TERRORISM AGENCY ON IMPLEMENTATION OF DERADICALIZATION PROGRAM
PREVENT TERRORISM, BNPT AND PT PERTAMINA (PERSERO) DISCUSS COOPERATION AGREEMENT
PREVENT TERRORISM, BNPT AND PT PERTAMINA (PERSERO) DISCUSS COOPERATION AGREEMENT
See More News