Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pusat Layanan Informasi dan Regulasi Hukum Indonesia
Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Akses Dokumentasi Hukum Aman dan Terlindungi
Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di bidang penanggulangan terorisme secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
JDIH Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Grafik di atas menggambarkan jumlah dokumen hukum yang tersedia di website JDIH BNPT.
Nilai Indeks
B
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat JDIH BNPT
Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan JDIH BNPT agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Isi Survey Kepuasan Masyarakat layanan JDIH BNPT
Infografis

Layanan Edukasi dan Informasi Hukum

PERATURAN BNPT NOMOR 2 TAHUN 2025
PERATURAN BNPT NOMOR 2 TAHUN 2025
Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia
Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia
Perjalanan Peraturan Anti Terorisme Indonesia
Perjalanan Peraturan Anti Terorisme Indonesia
Standar Pelayanan Konsultasi JDIH BNPT
Standar Pelayanan Konsultasi JDIH BNPT
Berita Terbaru

Perkembangan Terbaru Seputar JDIH BNPT

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BNPT DENGAN SETARA INSTITUTE
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BNPT DENGAN SETARA INSTITUTE
SUBBAGIAN HUKUM LAKUKAN RAPAT TERKAIT AUDIENSI DENGAN DIREKTUR HARMONISASI 1 DIREKTORAT JENDERAL PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN PUSDALSIS
SUBBAGIAN HUKUM LAKUKAN RAPAT TERKAIT AUDIENSI DENGAN DIREKTUR HARMONISASI 1 DIREKTORAT JENDERAL PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN PUSDALSIS
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TERKAIT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN, JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM, DAN PT. PINDAD
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TERKAIT PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ANTARA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN, JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM, DAN PT. PINDAD
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TERKAIT PEMBAHASAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BNPT DENGAN PT ANGKASA PURA INDONESIA
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TERKAIT PEMBAHASAN PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BNPT DENGAN PT ANGKASA PURA INDONESIA
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT AWAL PEMBAHASAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENANGGULANGAN TERORISME
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT AWAL PEMBAHASAN PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENANGGULANGAN TERORISME
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
Lihat Berita Lainya
Unit Terkait

Akses Layanan Cepat