Pusat Layanan Informasi dan Regulasi Hukum Indonesia
Pusat Layanan Informasi dan Regulasi Hukum Indonesia
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pusat Layanan Informasi dan Regulasi Hukum Indonesia

Akses Dokumentasi Hukum Aman dan Terlindungi
Akses Dokumentasi Hukum Aman dan Terlindungi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Akses Dokumentasi Hukum Aman dan Terlindungi

Ragam Dokumen Hukum

Layanan Kemudahan Akses Dokumen Lebih Cepat

Naskah Urgensi Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

2026 Dokumen Naskah Urgensi

Jurnal Jalan Damai Vol. 1, No. 10, Desember 2025

2025 Dokumen Kajian/Penelitian

Jurnal Jalan Damai, Vol. 1, No. 8, Oktober 2025

2025 Dokumen Kajian/Penelitian

Jurnal Jalan Damai Vol. 1, No. 9, November 2025

2025 Dokumen Kajian/Penelitian

Dokumen Hukum Terbaru

1/3
List Dokumen

Temukan Dokumen Hukum dengan Cepat

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

101

PUTUSAN PENGADILAN

125

MONOGRAFI HUKUM

52

ARTIKEL HUKUM

6

Dokumen Naskah Urgensi

4

Dokumen Rancangan

1

Dokumen Program Penyusunan

1

Dokumen Analisis Evaluasi

2

Dokumen Risalah

3

Dokumen Kajian/Penelitian

4

Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di bidang penanggulangan terorisme secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Jumlah koleksi PUU

15 Dokumen

Jumlah Peraturan Badan

234 Dokumen

Status Keberlakuan Dokumen

19 Berlaku
6 Diubah
13 Dicabut
JDIH Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Grafik di atas menggambarkan jumlah dokumen hukum yang tersedia di website JDIH BNPT.
Nilai Indeks
B+
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat JDIH BNPT
Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan JDIH BNPT agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Isi Survey Kepuasan Masyarakat layanan JDIH BNPT
Infografis

Layanan Edukasi dan Informasi Hukum

  • KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU BERDASARKAN REGULASI HUKUM

    KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU BERDASARKAN REGULASI HUKUM

  • BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

    BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

  • DEFINISI DERADIKALISASI MENURUT PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2024

    DEFINISI DERADIKALISASI MENURUT PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2024

  • ORANG ATAU KELOMPOK ORANG TERPAPAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

    ORANG ATAU KELOMPOK ORANG TERPAPAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

  • BENTUK KONTRA RADIKALISASI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

    BENTUK KONTRA RADIKALISASI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

  • SEPUTAR INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME

    SEPUTAR INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME

  • KESIAPSIAGAAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

    KESIAPSIAGAAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019

  • PERATURAN BNPT NOMOR 1 TAHUN 2025

    PERATURAN BNPT NOMOR 1 TAHUN 2025

  • PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2024

    PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2024

  • PILAR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

    PILAR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

  • PERATURAN BNPT NOMOR 2 TAHUN 2025

    PERATURAN BNPT NOMOR 2 TAHUN 2025

  • Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia

    Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia

  • Perjalanan Peraturan Anti Terorisme Indonesia

    Perjalanan Peraturan Anti Terorisme Indonesia

  • Standar Pelayanan Konsultasi JDIH BNPT

    Standar Pelayanan Konsultasi JDIH BNPT

Berita Terbaru

Perkembangan Terbaru Seputar JDIH BNPT

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI FGD PENYUSUNAN MODUL HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN PENANGGULANGAN TERORISME

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI FGD PENYUSUNAN MODUL HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN PENANGGULANGAN TERORISME

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BNPT DENGAN PT ARGA BANGUN JAYA

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BNPT DENGAN PT ARGA BANGUN JAYA

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANJUT AUDIENSI MA DAN PEMBAHASAN NASKAH MoU & PKS dengan MA

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANJUT AUDIENSI MA DAN PEMBAHASAN NASKAH MoU & PKS dengan MA

SUBBAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN HUKUMONLINE.COM

SUBBAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN HUKUMONLINE.COM

SUBBAGIAN HUKUM IKUTI RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL

SUBBAGIAN HUKUM IKUTI RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJA SAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL TERKAIT LAINNYA

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJA SAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL TERKAIT LAINNYA

Lihat Berita Lainya
Unit Terkait

Akses Layanan Cepat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Form Kritik & Saran

Suarakan Pendapat Anda!

scroll to top
Struktur Organisasi Landasan Hukum SK Tim JDIH SOP JDIH Maklumat Layanan Visi Misi Sekilas Sejarah
Peraturan Perundang-undangan Monografi Hukum Artikel Hukum Putusan Pengadilan
Berita
Kamus Hukum
Beranda
Tentang Kami
Dokumen Hukum
Berita
Lainnya
6285156602650