Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pusat Layanan Informasi dan Regulasi Hukum Indonesia
Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Akses Dokumentasi Hukum Aman dan Terlindungi
Ragam Dokumen Hukum

Layanan Kemudahan Akses Dokumen Lebih Cepat

Naskah Urgensi Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
2026 Dokumen Naskah Urgensi
Jurnal Jalan Damai Vol. 1, No. 10, Desember 2025
2025 Dokumen Kajian/Penelitian
Jurnal Jalan Damai, Vol. 1, No. 8, Oktober 2025
2025 Dokumen Kajian/Penelitian
Jurnal Jalan Damai Vol. 1, No. 9, November 2025
2025 Dokumen Kajian/Penelitian
Dokumen Hukum Terbaru
1/3
List Dokumen

Temukan Dokumen Hukum dengan Cepat

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

100

PUTUSAN PENGADILAN

125

MONOGRAFI HUKUM

52

ARTIKEL HUKUM

6

Dokumen Naskah Urgensi

4

Dokumen Rancangan

1

Dokumen Program Penyusunan

1

Dokumen Analisis Evaluasi

2

Dokumen Risalah

3

Dokumen Kajian/Penelitian

4

Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di bidang penanggulangan terorisme secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Jumlah koleksi PUU

15 Dokumen

Jumlah Peraturan Badan

233 Dokumen

Status Keberlakuan Dokumen

18 Berlaku
6 Diubah
12 Dicabut
JDIH Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Grafik di atas menggambarkan jumlah dokumen hukum yang tersedia di website JDIH BNPT.
Nilai Indeks
B+
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat JDIH BNPT
Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan JDIH BNPT agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Isi Survey Kepuasan Masyarakat layanan JDIH BNPT
Infografis

Layanan Edukasi dan Informasi Hukum

  • ORANG ATAU KELOMPOK ORANG TERPAPAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019
    ORANG ATAU KELOMPOK ORANG TERPAPAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019
  • BENTUK KONTRA RADIKALISASI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019
    BENTUK KONTRA RADIKALISASI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019
  • SEPUTAR INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME
    SEPUTAR INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME
  • KESIAPSIAGAAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019
    KESIAPSIAGAAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019
  • PERATURAN BNPT NOMOR 1 TAHUN 2025
    PERATURAN BNPT NOMOR 1 TAHUN 2025
  • PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2024
    PERATURAN BNPT NOMOR 3 TAHUN 2024
  • PILAR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
    PILAR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
  • PERATURAN BNPT NOMOR 2 TAHUN 2025
    PERATURAN BNPT NOMOR 2 TAHUN 2025
  • Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia
    Regulasi Penanggulangan Terorisme di Indonesia
  • Perjalanan Peraturan Anti Terorisme Indonesia
    Perjalanan Peraturan Anti Terorisme Indonesia
  • Standar Pelayanan Konsultasi JDIH BNPT
    Standar Pelayanan Konsultasi JDIH BNPT
Berita Terbaru

Perkembangan Terbaru Seputar JDIH BNPT

SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BNPT DENGAN PT ARGA BANGUN JAYA
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT PEMBAHASAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BNPT DENGAN PT ARGA BANGUN JAYA
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANJUT AUDIENSI MA DAN PEMBAHASAN NASKAH MoU & PKS dengan MA
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANJUT AUDIENSI MA DAN PEMBAHASAN NASKAH MoU & PKS dengan MA
SUBBAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN HUKUMONLINE.COM
SUBBAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN HUKUMONLINE.COM
SUBBAGIAN HUKUM IKUTI RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL
SUBBAGIAN HUKUM IKUTI RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJA SAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL TERKAIT LAINNYA
SUBBAGIAN HUKUM MENGHADIRI RAPAT TINDAK LANUT REKOMENDASI KEBIJAKAN KEMENKOPOLKAM SERTA SUBSTANSI KERJA SAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL TERKAIT LAINNYA
TIM PUSDALSIS MELAKSANAKAN RAPAT PENYUSUNAN R-PERPRES MANAJEMEN ANALISIS DAN PENGENDALIAN KRISIS YANG DIHADIRI OLEH SUBBAGIAN HUKUM
TIM PUSDALSIS MELAKSANAKAN RAPAT PENYUSUNAN R-PERPRES MANAJEMEN ANALISIS DAN PENGENDALIAN KRISIS YANG DIHADIRI OLEH SUBBAGIAN HUKUM
Lihat Berita Lainya
Unit Terkait

Akses Layanan Cepat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Form Kritik & Saran

Suarakan Pendapat Anda!

Struktur Organisasi Landasan Hukum SK Tim JDIH SOP JDIH Maklumat Layanan Visi Misi Sekilas Sejarah
Peraturan Perundang-undangan Monografi Hukum Artikel Hukum Putusan Pengadilan
Berita
Kamus Hukum
Beranda
Tentang Kami
Dokumen Hukum
Berita
Lainnya