Depok - Subbag Hukum menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Penyusunan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2025–2029. Acara dihadiri oleh Subdirekorat Kerja sama Bilateral, Subdirektorat Kerja sama Multilateral, Koordinator Konvensi dan Resolusi Badan Internasional, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. (21/11).
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Subdirektorat Kerja sama Multilateral yang menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan rapat lanjutan Penyusunan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2025–2029 dari yang sebelumnya dan dilaksanakan untuk mereviu draf agar mendapatkan saran dan masukan yang komprehensif. Dalam penyusunan perban ini, Tim Sekber RAN PE sudah mendapat masukan dan saran yang konstruktif baik dari Kemenkum maupun unit kerja BNPT.
Ditjen PP menyampaikan perlunya ada kesesuaian antara muatan dengan amanat pendelegasian dengan judul. Penggunaan kata mekanisme biasanya berbicara mengenai tata cara, menggunakan tata cara karena di dalamnya berarti membicarakan bagaimana cara melakukan.
Kasubbag Hukum juga menyampaikan apabila disepakati dasar menimbang merupakan amanat atribusi, maka konsideran harus berdasarkan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga nanti tim pemrakarsa dan hukum dapat berdiskusi lebih lanjut untuk menyusun hal tersebut karena poin menimbang merupakan gambaran secara utuh kenapa peraturan badan ini dibentuk.
Pandangan, saran serta masukan dalam rapat ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan draf Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2025–2029 dan pembahasan selanjutnya akan diagendakan pada minggu kedua bulan Desember 2025 ini.
NH
