Surabaya - BNPT hadir dalam acara Penganugerahan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Aacara dihadiri oleh Subbagian Hukum BNPT. (25/11)
Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa Pemprov Jatim mendukung adanya pelaksanaan penilaian IKK karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang akan dibuat. Salah satu contoh kebijakan Pemprov Jatim yang berjalan saat ini adalah adanya Trans Jatim yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Selain itu, Stafsus Kementerian PAN RB juga menyampaikan terkait ASN sedang melaksanakan konstitusi dimana negara mempunyai tujuan untuk melaksanakan fungsi harus merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga harus melakukan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, Kepala LAN menyampaikan bahwa dalam mewujudkan reformasi birokrasi tidak hanya indeksnya yang bagus, tetapi untuk mewujudkan pelayanan publik yang mana ini lahir dari suatu kebijakan dan juga indeks kualitas kebijakan ini untuk mewujudkan asta cita presden yang ketujuh.
Penilaian IKK Tahun 2025 telah dimulai sejak Kick Off bulan Juni dan diakhiri dengan rapat pleno board member di bulan November. Tingkat partisipasi IKK 2025 diikuti oleh 548 K/L/Pemda dengan hasil penilaian IKK Nasional 2025 yang memiliki rata-rata nilai di kisaran 62 dengan presentase predikat Unggul 6,41%, predikat Sangat Baik 22,22%, predikat Baik 25,43%, predikat Cukup 21,37%, dan predikat Kurang 24,57%;
BNPT sendiri telah melakukan pengukuran tiga sampel kebijakan yaitu kebijakan deradikalisasi kepada mantan napiter dan orang atau kelompok orang terpapar, kebijakan koordinasi pemulihan korban, dan kebijakan RAN PE. BNPT memperoleh nilai IKK Tahun 2025 sebesar 85,5 dengan predikat Sangat Baik yang akan dijadikan salah satu komposit nilai pengukuran reformasi birokrasi BNPT.
NH
